1: Wakil Ketua DPRD Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Memo Wakil Ketua DPRD Banten Tuai Kecaman
Tanggerang Informasi Wakil Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD Banten dari Fraksi PKS, Budi Prajogo, menjadi sorotan setelah memo pribadinya yang berisi permintaan titipan calon siswa ke salah satu SMA Negeri di Cilegon bocor ke publik. Memo bertanggal 16 Juni 2025 itu menggunakan.
Tak lama setelah kasus mencuat, Ketua DPW PKS Banten Gembong Rudiyansyah Sumedi menegaskan pihaknya telah memberikan teguran lisan sebagai sanksi awal.
“Meskipun tidak masuk ranah hukum, ini pelanggaran moral. Kami beri SP1 dan lakukan pembinaan,” ujar Gembong.
Gubernur Banten, Andra Soni, juga mempertegas larangan titip-menitip siswa dalam penerimaan siswa baru. “Tidak ada toleransi terhadap gratifikasi dalam pendidikan,” tegasnya.
2: PKS Beri Teguran, Kasus Memo Budi Prajogo Jadi Evaluasi Internal
SERANG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan akan menjadikan kasus memo titipan siswa oleh Budi Prajogo sebagai bahan evaluasi mendalam.
“Kami akui ini kelalaian, dan kami akan memperbaiki sistem internal agar tak terulang. Beliau sudah menyampaikan permintaan maaf,” katanya.
“Ini momentum pembelajaran politik bersih dan bertanggung jawab,” imbuhnya.
Baca Juga: Sejak Dibuka SPMB, Disdikpora Klaim Tak Terima Aduan
3: Legislator Dituding Langgar Etika, Ombudsman Soroti Penggunaan Atribut Resmi
BANTEN — Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mengecam keras penggunaan atribut resmi DPRD dalam praktik titip-menitip calon siswa.
“Memo tersebut menggunakan simbol negara untuk kepentingan pribadi. Ini mencederai semangat integritas publik,” kata Fadli.
4:Wakil Ketua DPRD Publik Kecewa, Legislator Lain Desak Badan Kehormatan DPRD Bertindak Tegas
Ia mendesak agar Badan Kehormatan DPRD segera memproses kasus tersebut secara internal.
“Ini bukan hanya soal etika, tapi soal menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga DPRD,” ujar Musa.
5: Gubernur Banten Tegas: Tak Ada Ruang Titip-Menitip di SPMB
SERANG — Gubernur Banten, Andra Soni, secara terbuka menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi praktik titip-menitip dalam proses penerimaan siswa baru di Banten.
“Proses SPMB harus bersih dan bebas dari intervensi politik maupun gratifikasi,” tegas Andra.
Menanggapi kasus memo Budi Prajogo, Andra menyerahkan proses klarifikasi kepada DPRD dan pihak terkait. Namun, ia meminta semua pihak agar menjunjung integritas dalam dunia pendidikan.
